E-Dukasi Sertifikasi Guru Ppg Tidak Membayar 15 Juta Dan Didanai Pemerintah

Pejabat melalui Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan (kemendikbud) akan mendanai seluruh proses sertifikasi untuk 555.467 pengajar. Pendidik yang akan didanai sertifikasinya itu ialah pengajar dalam jabatan (pendidik yang diangkat sebelum 31 Desember 2005), dan  pengajar yang diangkat pada kurun waktu 31 Desember 2005 hingga dengan 31 Desember 2015. Sertifikasi pengajar itu akan dilaksanakan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi pendidik (PLPG) yang dibagi menjadi empat gelombang, sehingga pada tahun 2019 mereka semua dibutuhkan sudah tersertifikasi.

Direktur Jenderal pendidik dan  Tenaga Kependidikan (direktorat jendral GTK) Sumarna Surapranata menyampaikan, kebijakan itu diambil pada Senin kemudian (11/4/2016) dan  sudah disepakati Rabu kemarin (13/4/2016) dengan lembaga rektor Perguruan Tinggi Negeri di unj.

“Jumlahnya kan banyak, terdapat 555.467 manusia. Tidak sanggup dilaksanakan dalam satu thn. Maka dengan lembaga rektor disepakati pada dibagi menjadi empat batch (gelombang), ialah thn 2016, 2017, 2018, dan  2019,” ungkap pria  yang bersahabat disapa Pranata itu, kemarin (13/4/2016), di Jakarta. Diperkirakan, setiap tahunnya (satu gelombang), akan ada kira-kira 140-rb pengajar yang mengikuti PLPG.

 Pejabat melalui Kementerian Pendidikan dan  e-dukasi Sertifikasi Guru PPG tidak membayar 15 juta dan didanai pemerintah
Sertifikasi Guru PPG tidak membayar 15 juta dan didanai pemerintah
Terpaut Pakta Integritas yang mencantumkan bahwa calon penerima sertifikasi pengajar untuk jalur SG-PPG (Sertifikasi pendidik-Pendidikan Profesi pengajar) wajib  membiayai sendiri, Pranata mengungkapkan hal itu akan direvisi sambil menunggu Surat Edaran dari dirjen GTK kementrian pendidikan dan kebudayaan. SG-PPG dengan pembiayaan sendiri hanya diberlakukan bagi pengajar baru, yaitu mereka yang mulai menjadi pendidik dalam tahun 2016.

“Kami akan koordinasi dengan dinas pendidikan di semua Indonesia serta  semua lembaga penyelenggara sertifikasi pengajar, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (lembaga pendidikan tenaga keguruan). Asas dasarnya, dalam pengajar yang sudah diangkat hingga thn 2015, penguasa akan biayai proses sertifikasinya,” tutur Pranata. Pendaftaran calon penerima PLPG juga akan diperpanjang hingga Mei 2016.

Pranata juga menegaskan, pembebasan biaya sertifikasi pengajar oleh penguasa itu tetap wajib  memerhatikan kualitas guru. Setelah mengikuti PLPG, para pendidik wajib  lulus Ujian Tulis Nasional (UTN) dengan nilai minimal 80 (dari 100). Jika dinyatakan tidak lulus UTN alasannya yaitu nilainya tak hingga 80, pengajar itu tak bisa mengikuti PLPG pada 2 kalinya karena PLPG hanya sanggup diikuti satu sungai. Namun  dia tetap sanggup mengikuti UTN lagi.

Kewajiban bagi pengajar untuk mempunyai sertifikat pengajar diatur pada UU  nomor  14 tahun 2005 Tentang pengajar serta Dosen (UUGD).  UU itu mengutarakan bahwa pengajar ialah pengajar profesional dalam pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, DIKDAS, dan  DIKMEN. Pengajar profesional minimum wajib  sarjana (strata 1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, mempunyai sertifikat guru, sehat jasmani serta  rohani, serta  memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/pemerintah-akan-biayai-sertifikasi-550ribu-lebih-guru

Postingan populer dari blog ini

E-Dukasi Menpan-Rb Akan Mengurangi Jumlah Pns

E-Dukasi Agenda Berguru Bersama Maestro, Mencetak Seniman Berkualitas

E-Dukasi Motivasi Seharga Rp 3.333,33